Bombana, rakyatnews — Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmen dalam memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan tepat sasaran. Hal ini tampak dari keterlibatan aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana dalam mendampingi Inspektorat Daerah melakukan pengecekan lapangan terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang masuk dalam program 100 hari kerja Bupati Bombana.
Pengecekan fisik ini menyasar sejumlah titik pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum lainnya yang telah mencapai progres sekitar 40 persen. Kehadiran Tim Teknis PUPR bertujuan untuk memberikan informasi teknis secara langsung, sekaligus mendukung kelancaran proses review dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat.
“Kami siap bekerja sama dan terbuka terhadap proses ini demi memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, saat ditemui di sela kegiatan pendampingan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keterlibatan Inspektorat sangat penting sebagai bentuk pengawasan internal yang efektif. Pendampingan ini juga menjadi upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program strategis pemerintah daerah, khususnya dalam tahap awal kepemimpinan Bupati Bombana, H. Burhanuddin.
Tim Inspektorat Bombana menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi mereka dalam mengawasi serta mengevaluasi jalannya program pembangunan. “Kami memastikan bahwa seluruh kegiatan yang masuk dalam program 100 hari ini berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas,” ujar salah satu anggota tim Inspektorat di lokasi.
Selama kegiatan pengecekan berlangsung, Tim PUPR menjelaskan secara rinci berbagai aspek perencanaan, metode pelaksanaan, hingga kendala yang dihadapi di lapangan. Penjelasan teknis ini menjadi acuan penting bagi Inspektorat dalam menilai kesesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi fisik di lapangan.
Sejumlah proyek yang dicek antara lain peningkatan akses jalan di kawasan pemukiman padat penduduk, pembangunan sistem drainase untuk mengatasi genangan, serta pembangunan fasilitas umum seperti pos jaga dan ruang terbuka publik. Seluruh proyek ini dirancang sebagai bagian dari upaya percepatan pelayanan dasar dan penguatan infrastruktur untuk masyarakat Bombana.
Langkah pendampingan ini mencerminkan sinergi positif antara perangkat teknis dan unsur pengawasan pemerintah daerah. Dengan kolaborasi yang solid, pemerintah daerah berharap setiap program strategis bisa dieksekusi secara tepat sasaran dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga.
“Kami terus melakukan monitoring dan mengevaluasi secara langsung di lapangan agar seluruh pekerjaan yang masuk dalam program 100 hari ini bisa selesai tepat waktu dan sesuai standar mutu,” tambah Sofian Baco.
Selain sebagai bagian dari tugas kelembagaan, kegiatan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral terhadap masyarakat. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa seluruh janji program yang dicanangkan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh publik.
Program 100 hari Bupati Bombana sendiri telah dirancang sebagai langkah cepat dalam memperkuat layanan dasar, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai kecamatan. Pembangunan berbasis kebutuhan riil ini diharapkan menjadi pondasi awal bagi program-program strategis jangka menengah dan panjang.
Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Dinas PUPR dan Inspektorat, menegaskan akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan. Komitmen ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.
Dengan pengawasan yang melekat dan pendampingan yang tepat, pemerintah daerah optimis bahwa program 100 hari Bupati Bombana akan menjadi cerminan nyata pelayanan publik yang cepat, akurat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.















