“Dari Gaji PKKK hingga Jalan Rusak, Yudi Bawa Suara Rakyat ke Forum LKPJ”

Bombana , Rakyatnews.id – Nasib ribuan tenaga P3K paruh waktu menjadi sorotan dalam rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Bombana Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).

Hal ini menjadi perhatian serius Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab  Bombana, Yudi Utama Arsyad, secara tegas meminta pemerintah daerah segera merealisasikan penggajian bagi para tenaga yang hingga kini tetap bekerja tanpa upah.

Dalam forum resmi tersebut, lelaki yang saat ini menahkodai Partai Bulan Bintang tersebut menegaskan bahwa lebih dari dua ribu tenaga P3K paruh waktu telah menjalankan tugasnya setiap hari, bahkan berkantor secara rutin, namun belum mendapatkan hak dasar berupa gaji.

Ia menyebut kondisi ini tidak hanya soal anggaran, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral pemerintah terhadap para pekerja.

“Sudah dilantik, sudah bekerja setiap hari, tetapi belum digaji. Ini harus menjadi perhatian serius. Kita punya tanggung jawab untuk memenuhi hak mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut Yudi mengungkapkan bahwa apa yang  yang di perjuangkan jelas  dengan sebagian usulan lain yang berfokus pada pembangunan fisik, Yudi memilih menempatkan kesejahteraan tenaga kerja sebagai prioritas utama.

Menurutnya perhatian terhadap pekerja adalah fondasi penting dalam pembangunan daerah yang berkeadilan.

Lebih lanjut , Selain isu penggajian P3k yang sampai saat ini belum ada kejelasan , Yudi juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Poleang Tenggara yang dinilai belum tersentuh pembangunan secara merata terlebih  ruas jalan di wilayah tersebut merupakan kewenangan provinsi, namun belum mendapatkan alokasi anggaran, berbeda dengan wilayah lain seperti Kecamatan Mata Oleo.

Dalam forum yang terhormat itu Yudi  mendorong pemerintah daerah agar proaktif mengusulkan pengerasan jalan sepanjang 12 kilometer di Poleang Tenggara melalui Dinas PUPR Provinsi, guna membuka akses dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jalan ini penting bagi masyarakat. Kami berharap ada langkah konkret agar Poleang Tenggara juga mendapat perhatian yang sama,” katanya.

Rapat lanjutan LKPJ ini menjadi wadah penting bagi DPRD Bombana dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Harapannya, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi benar-benar diwujudkan demi kesejahteraan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan di Bombana.

Penulis.    :     fd

Editor       :    Redaksi Rakyatnews.id