Bombana, rakyatnews.id— Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memfasilitasi kegiatan Pendampingan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar, yang diikuti seluruh tim penyusun GDPK tingkat kabupaten. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor DPPKB Kabupaten Bombana, Kamis, 17 April 2025.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 378/PD.03.01/J26/2025 yang dikeluarkan pada 14 April 2025. GDPK sendiri merupakan instrumen penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah berbasis data kependudukan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, yang mewakili Bupati Bombana, secara resmi membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan kependudukan memerlukan sinergi lintas sektor serta didukung oleh data dan informasi berkualitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pembangunan kependudukan tidak dapat dilepaskan dari pentingnya ketersediaan data yang akurat. Terutama untuk mendukung program Bangga Kencana hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Data ini sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen pembangunan seperti RPJMD, RKPD, Renstra, hingga Renja OPD,” ujar Abdul Azis.
Ia juga menekankan bahwa GDPK menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan yang responsif terhadap dinamika kependudukan, terutama dalam mengatur pertumbuhan penduduk, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup keluarga.
Menambahkan pernyataan tersebut, Irna Rochatiningrum, S.TP., MM., selaku perencana di DPPKB Bombana menyebut penyusunan GDPK sebagai langkah strategis yang menentukan arah pembangunan jangka panjang daerah.
“Dokumen ini akan menjadi pedoman penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Kami harap seluruh tim bekerja dengan solid agar dokumen GDPK yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan aplikatif,” kata Irna.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Harun Hiban, SE., MM., yang berperan sebagai fasilitator utama. Dalam paparannya, Harun menegaskan urgensi GDPK sebagai alat ukur efektivitas kebijakan pembangunan kependudukan.
“Penyusunan GDPK bukan sekadar formalitas administratif, tapi merupakan langkah penting dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. GDPK harus mampu menjawab tantangan kependudukan ke depan, mulai dari bonus demografi, mobilitas penduduk, hingga ketahanan keluarga,” terang Harun.
Menurutnya, GDPK 5 Pilar memuat lima aspek penting yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, serta pembangunan administrasi kependudukan yang solid.
Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi antara OPD, akademisi, dan pihak-pihak terkait untuk menyatukan persepsi dan arah kebijakan. Tim penyusun GDPK Kabupaten Bombana diharapkan mampu memformulasikan dokumen yang adaptif terhadap kondisi lokal, sekaligus sinkron dengan kebijakan nasional.
Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan GDPK ini dapat segera disahkan dan digunakan sebagai rujukan utama dalam perencanaan program pembangunan lintas sektor. Dengan demikian, arah pembangunan daerah akan lebih terstruktur, terukur, dan responsif terhadap isu-isu kependudukan di masa depan.
GDPK menjadi refleksi komitmen daerah dalam menjamin keberlanjutan pembangunan dengan mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
