Kendari, rakyatnews.id – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program nasional di bidang pertanahan dan tata ruang. Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (28/5/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ini menjadi ajang penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan pertanahan dan penataan ruang.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan empat fokus strategis kementerian di tahun 2025. “Pertama, peningkatan layanan pertanahan yang lebih transparan dan cepat. Kedua, percepatan Reforma Agraria agar masyarakat mendapatkan keadilan akses atas lahan. Ketiga, pengadaan tanah untuk mendukung proyek strategis nasional, dan keempat, penataan ruang melalui percepatan penyusunan RDTR,” ujar Nusron Wahid di hadapan para kepala daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menekankan bahwa tata ruang yang disusun secara detail menjadi landasan utama dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan daerah. “Tanpa RDTR, investasi tidak akan masuk dengan mulus. Pemerintah daerah harus memprioritaskan penyusunan dokumen ini,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, para Bupati/Wali Kota se-Sultra, serta sejumlah pejabat dari kementerian terkait. Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan wilayah Sultra, khususnya dalam hal agraria dan tata ruang.
“Kami berharap, Kementerian ATR/BPN dapat terus memberikan dukungan dalam menyelesaikan persoalan agraria di wilayah kami. Kami di provinsi juga sangat mendukung program hilirisasi dan 16 proyek strategis nasional yang saat ini sedang berjalan,” kata Gubernur Andi.
Ia merinci, dari 16 proyek strategis nasional (PSN) di Sultra, lima di antaranya adalah pembangunan pabrik smelter dan dua bendungan besar, yakni Bendungan Ladongi dan Bendungan Ameroro. Menurutnya, percepatan pengadaan tanah untuk proyek-proyek tersebut sangat krusial agar progres pembangunan tidak terhambat.
Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, yang hadir dalam rapat tersebut menyambut baik arahan Menteri ATR/BPN dan dukungan Gubernur Sultra. Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Bombana siap berkolaborasi dan mempercepat langkah-langkah yang telah menjadi program prioritas nasional.
“Kami di Bombana terus mendorong penyelesaian Reforma Agraria dan penguatan penataan ruang, terutama dalam menyusun RDTR yang sesuai dengan potensi wilayah. Ini penting agar investasi bisa diarahkan ke zona-zona yang tepat, dan masyarakat pun mendapat kepastian hukum atas tanah mereka,” ujar Ahmad Yani.
Menurutnya, keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci sukses dalam penataan ruang dan penyelesaian konflik agraria. Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan pertanahan untuk meminimalkan praktik mafia tanah dan meningkatkan pelayanan publik.
“Dengan sistem digital yang terintegrasi, pelayanan menjadi lebih transparan dan mudah diakses. Ini akan sangat membantu masyarakat sekaligus membangun kepercayaan kepada pemerintah,” lanjutnya.
Selain menjadi forum koordinasi, rapat ini juga menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi antarlevel pemerintahan. Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih aktif menjalin komunikasi dengan kementerian, agar implementasi kebijakan berjalan selaras dengan kebutuhan daerah.
Salah satu isu yang turut dibahas dalam forum ini adalah pentingnya percepatan sertifikasi tanah di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menyisir permasalahan di lapangan dan menyediakan data yang akurat.
Di tengah dinamika pembangunan nasional yang terus berkembang, penataan ruang dan penyelesaian persoalan agraria menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Dengan sinergi yang kuat antar-pemerintah, harapan untuk menghadirkan keadilan agraria dan tata ruang yang berkelanjutan kini semakin terbuka lebar.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang inklusif dan berbasis wilayah. Diharapkan, tindak lanjut dari rapat ini akan mempercepat terwujudnya transformasi tata ruang dan pertanahan yang adil, efisien, dan pro-rakyat di seluruh Sulawesi Tenggara, termasuk di Kabupaten Bombana.
