Kendari, rakyatnews.id — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Rabu, 7 Mei 2025.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari agenda Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 dan turut dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, perwakilan kementerian, serta anggota Komisi II DPR RI. Fokus utama kegiatan ini adalah memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja dan tata kelola BUMD-BLUD di daerah, sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan pembangunan ekonomi lokal.
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, membuka kegiatan dengan apresiasi kepada Komisi II DPR RI serta para kepala daerah yang hadir dan aktif dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah. Dalam sambutannya, ia menyoroti pentingnya reformasi menyeluruh dalam pengelolaan BUMD dan BLUD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“BUMD dan BLUD memiliki posisi strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Pemerintah provinsi terus mendorong transformasi pengelolaan yang lebih profesional, adaptif, dan transparan. Sinergi bersama DPR RI menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem dan memperkuat arah kebijakan ke depan,” ujar Hugua di hadapan peserta.
Dialog yang berlangsung hangat juga menjadi wadah aspiratif bagi para kepala daerah. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, menyampaikan komitmen pemerintahannya dalam membenahi sektor BUMD dan BLUD. Ia menegaskan bahwa upaya perbaikan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi menyentuh aspek strategis seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan efisiensi anggaran.
“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai wadah evaluasi dan refleksi bagi daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong reformasi kelembagaan di sektor BUMD dan BLUD, agar menjadi institusi yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tegas Burhanuddin.
Ia juga menyebut bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan lebih optimal jika disertai kejelasan regulasi, pendampingan teknis, serta alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung penguatan institusi layanan publik di tingkat lokal.
Dalam sesi pemaparan, anggota Komisi II DPR RI mengulas sejumlah temuan lapangan dari hasil pengawasan di berbagai daerah. Beberapa rekomendasi strategis juga disampaikan untuk memperkuat efektivitas pengelolaan, transparansi anggaran, hingga optimalisasi peran BLUD sebagai penyedia layanan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan kunjungan kerja ini juga menjadi ruang diskusi terbuka antara legislatif pusat dan para pemangku kepentingan daerah. Diskusi berjalan konstruktif dan penuh antusiasme, dengan harapan hasilnya akan menjadi dasar dalam menyusun arah kebijakan nasional yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan pelayanan publik ke depan.
Komitmen bersama antara pusat dan daerah diharapkan melahirkan sistem kelembagaan BUMD dan BLUD yang kuat, berdaya saing, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, tata kelola keuangan daerah dan layanan masyarakat diyakini akan mengalami peningkatan kualitas secara berkelanjutan.
