Bombana, rakyatnews – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana memperpanjang kerja sama strategis dengan Dinas Sosial setempat untuk pemanfaatan data kependudukan dalam layanan sosial. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat efektivitas penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, berbasis data dan teknologi.
Penandatanganan perjanjian berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bombana dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Mappatang, S.IP, serta Kepala Dinas Dukcapil, Firdaus, S.Pd., MM. Perpanjangan kerja sama ini memungkinkan pemanfaatan data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik (KTP-el) sesuai ketentuan dalam surat izin Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.1.2/1191/Dukcapil serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2023.
Melalui perjanjian ini, Dinas Sosial dapat secara langsung mengakses data kependudukan untuk proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial melalui platform webportal Disdukcapil. Mekanisme ini diyakini akan mencegah tumpang tindih data dan meningkatkan ketepatan sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Akses langsung ke data kependudukan sangat membantu kami dalam memastikan bantuan sosial sampai kepada yang benar-benar berhak. Ini adalah bagian dari reformasi pelayanan sosial yang lebih transparan dan manusiawi,” ujar Kepala Dinas Sosial, Mappatang, S.IP, dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa tantangan layanan sosial saat ini bukan hanya pada teknis pelaksanaan, tetapi juga pada bagaimana memastikan setiap bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara tepat waktu.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Dukcapil Bombana, Firdaus, S.Pd., MM, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mendukung transformasi pelayanan publik yang berbasis digital. Menurutnya, data kependudukan merupakan fondasi penting bagi seluruh program pembangunan, termasuk di bidang sosial.
“Kami siap mendukung penuh pemanfaatan data oleh Dinas Sosial. Kolaborasi ini merupakan bentuk nyata integrasi data dan layanan lintas sektor, menuju pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan terpercaya,” jelas Firdaus.
Ia juga menegaskan bahwa keamanan dan perlindungan data tetap menjadi prioritas utama. Pemanfaatan data dilakukan secara terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya untuk kepentingan pelayanan publik.
Kerja sama ini akan terus dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas implementasinya. Evaluasi juga mencakup aspek penguatan sumber daya manusia, integrasi sistem, serta pengembangan teknologi informasi untuk mendukung layanan berbasis data.
Mappatang dan Firdaus menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang sinergi antarlembaga, serta menjadikan kerja sama ini sebagai model replikasi bagi instansi lain di Bombana dan daerah lain di Sulawesi Tenggara.
Dengan penguatan kerja sama ini, diharapkan tidak hanya memperlancar proses pelayanan sosial, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah melalui layanan yang lebih adaptif dan inklusif.
Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital pelayanan publik yang tengah digaungkan secara nasional. Integrasi data menjadi kunci utama dalam membangun sistem layanan yang cepat, terukur, dan berpihak pada masyarakat.
Dinas Sosial Bombana berharap, melalui sinergi ini, proses penyaluran bantuan sosial ke depan tidak hanya lebih tepat, tetapi juga lebih transparan dan bebas dari berbagai potensi penyimpangan. Hal ini diharapkan mampu menghadirkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada dalam kelompok rentan.
Sementara itu, Dinas Dukcapil Bombana juga mengajak seluruh perangkat daerah lainnya untuk memanfaatkan layanan data kependudukan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar pelayanan publik dapat berjalan secara efisien dan terintegrasi.
Kerja sama ini menjadi contoh bahwa sinergi antarlembaga pemerintah daerah dapat menciptakan terobosan pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar dari warga terhadap pemerintah daerah.
