Bombana, rakyatnews.id – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Penjabat Sekretaris Daerah dr. H. Sunandar, M.M.Kes bersama jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan unsur Forkopimda, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui zoom meeting dari Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Setda Bombana, Senin, 16 Juni 2025.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si dari Ruang Sidang Utama Kemendagri di Jakarta. Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan realisasi Program Strategis Nasional, terutama program “Makan Bergizi Gratis” yang digagas Presiden RI.
“Jangan sampai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis tidak berjalan maksimal hanya karena keterlambatan administrasi di daerah. Kami mohon atensinya. Program prioritas Bapak Presiden ini memiliki dampak hukum atau sanksi bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya,” tegas Tomsi dalam forum nasional tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pemahaman kepala daerah terhadap indikator ekonomi menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, kepala daerah diminta tidak hanya memantau pasar secara pasif, melainkan juga terlibat aktif dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pasokan pangan di wilayah masing-masing.
“Penguasaan terhadap indikator ekonomi, termasuk inflasi dan fluktuasi harga komoditas pangan, sangat penting. Kepala daerah tidak bisa bekerja hanya dari balik meja, tapi harus memahami dinamika pasar,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, isu inflasi menjadi sorotan utama. Pemerintah pusat mendorong seluruh daerah untuk meningkatkan langkah konkret dalam pengendalian inflasi, terutama yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. Kemendagri meminta setiap daerah melakukan intervensi langsung bila terjadi gejolak harga, serta memperbarui data harga secara berkala dan akurat.
Langkah-langkah tersebut menurut Tomsi, menjadi bagian dari strategi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kestabilan ekonomi di tingkat lokal. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, langkah preventif dan responsif di daerah menjadi kunci untuk memperkecil dampak negatif terhadap masyarakat.
Rakor ini juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional. Kemendagri menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor serta penggunaan data yang tepat untuk pengambilan kebijakan di daerah. Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat peran TPID dalam merumuskan langkah pengendalian harga dan distribusi barang kebutuhan pokok secara efektif.
Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui keikutsertaannya dalam rakor ini, menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Kehadiran TPID dan Forkopimda di forum tersebut menandai keseriusan daerah dalam merespons tantangan inflasi yang dinamis serta pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk menyukseskan kebijakan pemerintah pusat.
Rapat ini juga memperkuat arahan sebelumnya dari Presiden RI terkait percepatan belanja pemerintah dan penguatan jaringan distribusi bahan pokok di daerah. Pemerintah daerah diimbau untuk mempercepat proses anggaran, menghindari stagnasi birokrasi, dan memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan pangan murah bagi masyarakat.
Dengan pendekatan partisipatif dan data-driven, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga aktor penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. Rakor inflasi ini menjadi refleksi bagaimana pemerintah pusat dan daerah bersinergi menghadapi tantangan nyata di lapangan.
