Bombana, rakyatnews.id – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan kinerja positif dalam menjaga kestabilan harga komoditas pokok. Hal ini terlihat dari data inflasi yang dirilis dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2025, yang mencatat Kabupaten Bombana sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah di Sulawesi Tenggara, bahkan mengalami deflasi sebesar -1,55%.
Rakor yang digelar secara daring dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Dari Kabupaten Bombana, kegiatan tersebut diikuti oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) dr. Sunandar, MM.Kes., bersama unsur Kejaksaan Negeri Bombana dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bombana, bertempat di Aula Measalaro Kantor Bupati.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri RI mengingatkan para kepala daerah untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan pokok, mengingat momen besar keagamaan sering kali memicu lonjakan permintaan dan harga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka, tetapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah harus bekerja ekstra menjaga stabilitas harga menjelang lebaran,” tegas Mendagri.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakor, inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada pekan ketiga Maret 2025 berada di angka 2,01%. Tiga kabupaten dengan inflasi tertinggi adalah Konawe Selatan (5,21%), Buton Utara (3,63%), dan Kolaka Timur (3,28%). Di sisi lain, Kabupaten Bombana mencatat deflasi, yang artinya terjadi penurunan harga beberapa komoditas utama, termasuk beras, cabai rawit, dan cabai merah.
Menanggapi capaian tersebut, dr. Sunandar yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Bombana mengapresiasi kerja kolaboratif lintas sektor di daerah. Menurutnya, capaian ini bukan alasan untuk berpuas diri, namun justru menjadi dorongan untuk memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi potensi gejolak harga ke depan.
“Setelah Rakor ini, kita segera berkoordinasi dengan TPID untuk menyusun langkah-langkah konkret pengendalian inflasi. Fokus kita adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, terutama jelang Idul Fitri,” ujar dr. Sunandar usai mengikuti Rakor.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Bombana akan terus bersinergi dengan lintas instansi dan pelaku pasar untuk menjaga distribusi bahan pokok tetap lancar dan merata. Upaya ini juga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi lokal.
Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh TPID Bombana antara lain penguatan koordinasi antarinstansi, monitoring harga secara intensif di pasar-pasar tradisional, serta peningkatan cadangan logistik pangan melalui kerja sama dengan Bulog dan distributor lokal. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berencana menggelar operasi pasar jika terjadi indikasi lonjakan harga menjelang hari raya.
Kehadiran unsur Kejaksaan Negeri Bombana dalam Rakor ini juga menunjukkan dukungan aparat penegak hukum dalam pengawasan distribusi dan penyaluran bahan pokok, guna menghindari penimbunan dan praktik spekulasi harga yang merugikan masyarakat.
Secara keseluruhan, Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah antara pusat dan daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Pemerintah berharap upaya bersama ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama kalangan bawah yang paling rentan terdampak gejolak harga.
Dengan posisi Bombana sebagai kabupaten dengan inflasi terendah se-Sultra, pemerintah setempat diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ekonomi daerah yang responsif dan kolaboratif.
