Bombana, rakyatnews.id – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengawal proses relokasi lahan masyarakat terdampak aktivitas pertambangan milik PT. Swakarya Sumber Makmur (SSM). Hal itu ia sampaikan saat menghadiri rapat bersama jajaran manajemen perusahaan yang digelar di Ruang Meeting PT. SSM, Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Selasa (22/4/2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat Pemda Bombana, instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga terdampak, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya pelaksanaan relokasi yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memperhatikan sisi kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Kami ingin semua proses ini berjalan dengan baik, tanpa merugikan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mengawal agar pelaksanaan relokasi ini memenuhi asas keadilan dan keberlanjutan,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan bahwa proses relokasi tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Warga harus dilibatkan dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. “Hak-hak masyarakat tidak boleh diabaikan. Semua pihak harus duduk bersama, saling mendengar, dan mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua,” ujarnya lagi.
Dalam kesempatan yang sama, pihak manajemen PT. SSM menyampaikan keseriusan perusahaan dalam menjalankan proses relokasi secara tertib dan manusiawi. Mereka memaparkan rencana teknis, termasuk data warga terdampak, mekanisme penggantian lahan, hingga tahapan pelaksanaan relokasi yang sudah disiapkan.
“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan relokasi yang tidak hanya tertib secara hukum, tetapi juga layak secara sosial,” ujar salah satu perwakilan manajemen PT. SSM.
Perusahaan juga menyatakan akan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya agar setiap aspirasi masyarakat dapat ditampung dan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses relokasi. Langkah ini diambil demi mencegah konflik horizontal dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek pertambangan yang dijalankan.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya bersama menciptakan hubungan industrial yang sehat dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah berharap, dengan komitmen kuat dari kedua belah pihak, relokasi dapat berjalan tanpa gesekan sosial dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
Menurut Bupati Burhanuddin, relokasi bukan hanya soal memindahkan warga dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi juga soal memastikan keberlanjutan kehidupan mereka di tempat baru. Ia menekankan perlunya jaminan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan di lokasi relokasi.
“Pemerintah akan memastikan bahwa warga yang direlokasi mendapatkan tempat tinggal yang layak dan memiliki akses terhadap layanan dasar. Jangan sampai masyarakat justru kehilangan hak dasarnya setelah relokasi,” katanya.
Dalam forum tersebut, beberapa tokoh masyarakat juga menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran warga, terutama terkait keterbukaan informasi dan jaminan hak atas tanah pengganti. Pihak perusahaan mencatat semua masukan dan berjanji akan menindaklanjuti dengan pendekatan dialog dan musyawarah.
Langkah transparan ini diapresiasi oleh sejumlah warga yang hadir. Mereka berharap proses relokasi dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain yang beroperasi di wilayah Bombana.
Pemerintah Kabupaten Bombana, dalam waktu dekat, akan membentuk tim pendamping dari lintas instansi untuk memantau proses relokasi di lapangan. Tim ini bertugas memastikan semua proses berjalan sesuai kesepakatan, serta menjadi penghubung antara perusahaan dan warga.
Dengan pendekatan kolaboratif yang mengedepankan komunikasi terbuka dan tanggung jawab sosial, relokasi ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan tata ruang, tetapi juga menjadi awal bagi pembangunan sosial ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat terdampak.
