Bombana, rakyatnews.id – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan. Kegiatan ini berlangsung sejak 25 Februari hingga 13 Maret 2025, bertempat di Ruang Rapat Tina Orina, Lantai 1, Kantor Bupati Bombana.
Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II bersama tim teknis. Tim tersebut terdiri atas Pengendali Teknis Arniati A, S.STP., M.Si., dan Ketua Tim Ni Made Suartini, S.KM., M.M.
“Evaluasi ini menyasar 31 OPD dan 22 Kecamatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai objek pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP telah dijalankan secara efektif dan berorientasi hasil,” jelas Ridwan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Arniati selaku Inspektur Pembantu Wilayah II menekankan bahwa evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, melainkan sebagai langkah strategis untuk membangun budaya kinerja yang transparan dan bertanggung jawab.
“Kami ingin melihat seberapa jauh komitmen OPD dan Kecamatan dalam mewujudkan kinerja yang direncanakan. Evaluasi ini juga mengacu pada Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” ujar Arniati dalam penjelasannya kepada peserta evaluasi.
Arniati juga menambahkan bahwa evaluasi ini diharapkan dapat mendorong tiap unit kerja untuk bekerja lebih terarah, dengan sasaran yang terukur dan berdampak nyata bagi pelayanan publik. Evaluasi AKIP menurutnya, bukan hanya menilai dokumen, tetapi juga mencermati proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh.
Melalui pendekatan ini, Inspektorat berupaya membantu OPD dan Kecamatan memahami titik-titik kritis dalam sistem kinerja mereka, sekaligus menawarkan rekomendasi perbaikan yang realistis dan implementatif.
“Kami berharap, setelah evaluasi ini, para perencana di masing-masing OPD dan Kecamatan bisa menindaklanjuti rekomendasi yang kami sampaikan. Ini bukan soal nilai, tapi bagaimana kita bisa sama-sama memperbaiki cara kerja agar lebih efektif dan efisien,” kata Arniati.
Evaluasi AKIP ini dilakukan dalam suasana partisipatif dan terbuka. Tiap perwakilan OPD dan Kecamatan diberi ruang untuk menyampaikan kendala di lapangan sekaligus berdiskusi tentang strategi perbaikan ke depan.
Ni Made Suartini sebagai Ketua Tim juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas unit kerja dalam penerapan SAKIP. Menurutnya, pencapaian kinerja tidak dapat diraih hanya dengan kerja individu, tetapi perlu sinergi seluruh bagian dalam sebuah sistem pemerintahan.
“AKIP bukan sekadar laporan, melainkan cerminan dari bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada demi pelayanan publik yang lebih baik. Kuncinya adalah keterbukaan, komitmen, dan kemauan untuk terus berbenah,” tutur Suartini.
Inspektorat Daerah Bombana melalui kegiatan ini berharap mampu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa akuntabilitas bukan hanya tuntutan administrasi, tetapi bagian dari integritas pelayanan kepada masyarakat.
Di akhir kegiatan, Tim Evaluasi AKIP memberikan catatan dan rekomendasi teknis yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah. Seluruh hasil evaluasi juga akan menjadi bahan pembinaan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bombana.
Rangkaian kegiatan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. Komitmen tersebut menjadi penting, terutama dalam menjawab harapan masyarakat atas pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.
