Bombana, rakyatnews.id – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat sistem pencegahan risiko dalam tata kelola pemerintahan melalui Rapat Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2024 yang digelar di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Senin (19/5/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si ini tidak hanya mengevaluasi capaian program selama setahun terakhir, tetapi juga mendorong percepatan penyusunan perubahan dokumen MCSP Tahun 2025 agar lebih adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan daerah.
“MCSP bukan sekadar dokumen administratif. Kita ingin menjadikannya sebagai alat kendali yang betul-betul hidup, bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan pengawasan kinerja di daerah,” ujar Bupati Burhanuddin saat membuka rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat ini dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan difokuskan pada hasil monitoring dan evaluasi MCSP 2024, termasuk tantangan lapangan dan rekomendasi strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kendala serta memperkuat sistem pencegahan dini terhadap berbagai potensi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurut Bupati, dokumen MCSP 2025 harus disusun secara lebih responsif dan realistis. “Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MCSP 2024 menjadi landasan penting bagi kita dalam melakukan pembenahan. Namun yang lebih penting adalah menyiapkan dokumen MCSP 2025 secara lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan daerah,” tegasnya.
Burhanuddin juga meminta agar penyusunan dokumen MCSP mendatang melibatkan seluruh perangkat daerah dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Ia menilai sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menghasilkan dokumen yang terukur dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Kita harap semua OPD menyumbangkan data, analisis, dan inovasi program. Semua itu adalah bagian dari penguatan strategi pencegahan berbasis bukti. Ini bukan sekadar tugas formalitas, tetapi tanggung jawab bersama,” jelasnya.
MCSP sendiri merupakan metode pengawasan dan pengendalian yang dirancang untuk memantau kinerja dan mendeteksi potensi masalah sejak dini, agar intervensi bisa dilakukan sebelum risiko berkembang menjadi gangguan serius terhadap sistem tata kelola pemerintahan.
Dengan pendekatan yang sistematis, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Bupati berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi pijakan awal menuju pembaruan sistem kerja yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Melalui MCSP, kita ingin menghindari kegagalan sejak awal, bukan menunggu persoalan membesar. Kita harus bergerak dengan data, bukan asumsi,” ujar Burhanuddin di hadapan para pimpinan OPD.
Evaluasi ini juga menjadi bagian penting dari semangat reformasi birokrasi yang sedang digalakkan di daerah. Selain untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, MCSP diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin dan terstruktur.
Langkah percepatan penyusunan dokumen MCSP 2025 pun menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana tidak hanya berupaya menjaga stabilitas administrasi, tetapi juga terus berinovasi dalam tata kelola dan pengawasan.
Dengan keterlibatan aktif semua pihak, Bombana menatap ke depan untuk menciptakan sistem pencegahan yang tidak hanya tanggap terhadap potensi krisis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
