Kendari, ranyatnews.id – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Bombana berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan itu diserahkan secara resmi dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, yang digelar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sultra, Senin, 26 Mei 2025.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP., MM. Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sultra dan disambut antusias oleh seluruh kepala daerah serta unsur pimpinan DPRD yang hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini adalah bentuk nyata dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana. Kami sangat bersyukur atas capaian opini WTP ini, dan kami akan terus berkomitmen menjaga akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati Burhanuddin usai menerima LHP.
Menurut Burhanuddin, predikat WTP bukan hanya sekadar prestasi administratif, tetapi juga menjadi indikator penting bahwa tata kelola keuangan di Bombana telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan prinsip kehati-hatian.
Lebih lanjut ia menambahkan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang senantiasa menjaga konsistensi dalam pelaporan, serta pengawasan internal yang terus diperkuat.
“Kami tidak ingin hanya mengejar penghargaan, tapi yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Bombana,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Bombana Iskandar menyatakan bahwa pihak legislatif selalu memberi dukungan dan pengawasan secara proporsional terhadap penggunaan anggaran. Ia menyebut, opini WTP ini menjadi bukti adanya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun sistem keuangan daerah yang sehat dan akuntabel.
“Capaian ini adalah hasil dari kerja bersama. DPRD Bombana tentu akan terus berperan aktif mengawal perencanaan hingga realisasi anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Iskandar.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPD Kabupaten Bombana dinilai telah menyajikan informasi keuangan yang wajar dan transparan, sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam laporannya, BPK juga memberikan sejumlah catatan rekomendatif sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan ke depan.
Sebagai catatan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan. WTP diberikan apabila laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Dengan raihan ke-12 kalinya ini, Kabupaten Bombana membuktikan komitmennya dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Bupati Burhanuddin pun mengajak seluruh elemen pemerintah daerah untuk tidak cepat berpuas diri, melainkan menjadikan capaian ini sebagai pemacu semangat untuk terus meningkatkan pelayanan publik.
“Ke depan, tantangannya semakin besar. Maka, kita harus mampu menjaga kepercayaan ini dengan terus memperbaiki tata kelola dan fokus pada pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Burhanuddin.
Penyerahan LHP atas LKPD ini juga menjadi forum evaluatif bersama antar pemerintah kabupaten/kota se-Sultra dalam menyerap pembelajaran dan memperkuat sinergi untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik di masa mendatang.
